tiga hari ini saya sedang tidak nyaman melakukan tugas liputan. ada peristiwa yang sungguh sangat mengganggu batin saya. tiga hari lalu, pejabat di dprd, kantor tempat saya posting, memberhentikan dua puluh orang pegawainya. mereka di PHK karena tidak termasuk sebagai calon PNS yang namanya ada di database. pemprov sulsel menolak memperpanjang kontrak ke 20 pegawai tidak tetap (ptt) tersebut karena alasan nama tidak ada di database.
saya merasakan ada kesewenang-wenangan di balik kebijakan itu. sebuah keputusan yang menurut saya sangat gegabah. apakah tidak sebaiknya mempertimbangkan matang sebelum melakukan PHK? bagaimanapun ke 20 orang itu punya jasa besar. ada di antara mereka yang mengabdi di dprd sejak 28 tahun silam. itu bukan waktu yang pendek. yang mereka lakukan sebuah pengorbanan panjang yang tidak pantas dibalas dengan secarik kertas berisi pemutusan kontrak secara tiba-tiba. tidakkah dipikirkan bahwa mereka itu punya keluarga? anak yang harus bersekolah. bagi pejabat dprd dan anggota dewan yang bergelimang uang, mungkin tidak akan pernah merasakan betapa bingungnya mereka yang di phk itu kini.
penguasa boleh berdalih bahwa mereka yang di phk tetap diberikan pesangon. tapi di sini bukan sekadar persoalan pesangon saja. phk itu sungguh jelassebuah sikap otoriter. diduga, ke 20 pegawai itu--sembilan diantaranya petugas keamanan--diberhentikan karena usia mereka yang sudah lanjut. ok, itu bisa dimengerti karena petugas keamanan memang butuh seseorang dengan stamina yang
prima. tapi bukankah bisa saja petugas itu ditempatkan di dprd dengan job yang baru, tukang kebun atau tukang merawat halaman misalnya. lagi pula, diakui kalau ptt itu sudah tidak bugar lagi. tapi bukankah 20 tahun lalu mereka masih bugar dan sehat. hemat saya, justru semakin tua petugas itu semakin dia membutuhkan perhatian. bukan malah memberinya surat phk.
salah seorang petugas keamanan yang di phk, kepada saya mengatakan selama ini dia sangat menggantungkan hidupnya pada pekerjaannya itu. dia telah bertugas di tempat itu sejak masih muda. namun cerita itu kini tinggal cerita saja.
saya sadar bahwa setiap tindakan harus dibarengi aturan. saya telah megonfirmasi sekwan mengapa mereka tidak diangkat kembali. namun, dia bersikukuh bahwa keputusan itu tidak bisa lagi diganggu gugat. saya tahu, berita saya keesokan harinya sedang berpretensi membela mereka para korban phk itu. saya sungguh bersedih.
entah apa yang merasuki jiwa sebagian orang di dprd itu sehingga mereka seolah kehilangan kepekaan. tapi saya yakin, sistem kapitalisme yang sedang berlangsung dan menghegemoni kita semua, adalah salahsatu penyebab yang memandulkan kepekaan nurani itu.
